Ketegangan internal kembali mengguncang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rangkaian dinamika mulai dari pencabutan mandat penasihat internasional, desakan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri, hingga potensi pemakzulan, menandai salah satu fase paling panas dalam sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Situasi memanas ini terekam dalam sejumlah laporan dari detiknews, Tempo, serta dokumen internal Syuriyah PBNU yang kemudian berkembang menjadi polemik luas di internal Nahdliyin.
Mandat Dicabut: Awal Gejolak Terbuka
Awan konflik kian gelap ketika Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar resmi mencabut mandat Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional. Dalam laporan detiknews (22–23 November 2025), keputusan itu dituangkan dalam surat edaran resmi yang menegaskan:
“Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta… kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU…”
(Sumber: detiknews – Usai Minta Gus Yahya Mundur, Rais Aam Kini Pecat Penasihat PBNU Holland Taylor)
Pencabutan ini dikaitkan dengan dugaan afiliasi Holland dengan jaringan yang dinilai berpotensi merugikan posisi politik luar negeri PBNU.
Ketua PBNU Umarsyah kemudian menegaskan keputusan tersebut:
“Iya benar, surat dari Rais Aam itu mencabut mandat bagi Holland Taylor.”
Tak hanya itu, ketegangan melonjak ketika risalah rapat harian Syuriyah PBNU beredar luas—berisi tuntutan agar Gus Yahya mundur dalam waktu tiga hari, atau diberhentikan.
“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri… memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.”
Syuriyah PBNU Putuskan Pemakzulan?
Tempo merinci bahwa rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 menjadi titik awal keputusan pemakzulan tersebut. Dalam laporannya, alasan pemakzulan mencakup dua poin besar:
- Kontroversi kehadiran akademikus zionis Peter Berkowitz dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional NU.
- Indikasi pelanggaran tata kelola keuangan PBNU, yang dianggap berpotensi membahayakan legalitas organisasi.
Tempo menuliskan bahwa Syuriyah menilai pelanggaran tersebut bertentangan dengan nilai Aswaja An-Nahdliyah serta aturan organisasi PBNU. (Sumber: Tempo – Fakta-fakta Upaya Pemakzulan Yahya Cholil)
Isu keuangan ini turut memunculkan rumor desakan pembukaan hasil audit PBNU—namun Sekjen PBNU Saifullah Yusuf membantah:
“Jelas tidak benar.”
Gus Yahya Menolak & Mengkritik Legalitas Risalah Rapat
Dalam laporan Tempo lain, Gus Yahya merespons langsung risalah rapat Syuriyah yang menuntut pengunduran dirinya. Ia mempertanyakan keabsahan administrasinya:
“Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital…”
Ia juga menegaskan bahwa Syuriyah tidak memiliki kewenangan mencopot Ketua Umum, berdasarkan AD/ART PBNU.
“Rapat harian syuriah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum.”
Di tengah tensi tinggi, Gus Yahya tetap optimistis:
“NU ini organisasi besar… saya optimistis NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya.”
(Sumber: Tempo – Gejolak di Tubuh PBNU, Pernah Terjadi di Era Gus Dur)
PBNU Kumpulkan PWNU, Sikap Pengurus Wilayah Terbelah
PBNU mengumpulkan seluruh PWNU se-Indonesia di Surabaya pada 22–23 November 2025. Sejumlah PWNU menyatakan dukungan penuh kepada Rais Aam, tetapi beberapa memilih menunggu keputusan resmi tanpa memihak.
PWNU Kalimantan Selatan menyatakan:
“Rais Aam PBNU adalah jabatan tertinggi di organisasi. Kami mendengar dan menaati titahnya.”
Sementara PWNU Jawa Tengah serta PWNU DKI Jakarta bersikap netral.
Sejarah yang Berulang: Konflik PBNU dari Era Gus Dur hingga Muktamar Lampung
Laporan Tempo menunjukkan bahwa konflik seperti ini bukan hal baru bagi PBNU. Pada Muktamar Cipasung 1994, Presiden Soeharto bahkan ikut terlibat dalam upaya menggulingkan kepemimpinan Gus Dur—namun gagal.
Di Muktamar Lampung 2021, isu “cawe-cawe politik” Presiden Jokowi juga mencuat, sebagaimana dituturkan Said Aqil Siradj, meski dibantah oleh Sekjen PBNU:
“Kepengurusan terbentuk secara demokratis.”
PBNU Menghadapi Krisis Internal Terbesar Pasca Gus Dur
Dari rentetan peristiwa yang terekam di tiga pemberitaan kredibel, terdapat beberapa kesimpulan utama:
- Rais Aam mengambil langkah tegas—mencabut mandat penasihat dan menuntut Gus Yahya mundur.
- Syuriyah PBNU memutuskan pemakzulan, namun keputusan ini diperdebatkan dari sisi kewenangan organisasi.
- Gus Yahya menolak, mengkritisi keabsahan dokumen dan menegaskan bahwa Syuriyah tidak memiliki hak mencopot Ketum.
- PWNU terbelah, menunjukkan potensi fragmentasi di tubuh NU.
- Konflik internal seperti ini memiliki preseden sejarah, baik pada era Gus Dur maupun Muktamar 2021.
Konteks ini menunjukkan bahwa PBNU sedang berada di tengah salah satu persimpangan terbesar dalam sejarah organisasinya, di mana keputusan-keputusan struktural akan berdampak pada arah NU ke depan.
Kita do’akan semoga komplik dan polemik yang terjadi saat ini, segera selesai dengan baik sehingga PBNU dan semuanya bisa menjalankan organisasinya seperti semula. Kita harapkan tidak ada lagi perpecahan didalam organisasi PBNU sehingga arah NU kedepan tetap baik seperti sebelumnya.
Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-8224928/usai-minta-gus-yahya-mundur-rais-aam-kini-pecat-penasihat-pbnu-holland-taylor
https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-upaya-pemakzulan-yahya-cholil-dari-posisi-ketua-umum-pbnu-2092249
https://www.tempo.co/politik/gejolak-di-tubuh-pbnu-pernah-terjadi-di-era-gus-dur-2092348
Tinggalkan Balasan