Konsistensi Kementerian Agama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kembali membuahkan pengakuan. Untuk kesembilan kalinya berturut-turut sejak 2016, laporan keuangan Kemenag kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pencapaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bukti tata kelola yang bersih dan akuntabel dalam menjaga kepercayaan publik.

Opini WTP tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 31a/S/VII/05/2025 tertanggal 27 Mei 2025 atas LKKA per 31 Desember 2024. Dokumen ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian lebih lanjut mengenai data keuangan tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian integral dari LKKA.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih WTP ke-9 tidak boleh sekadar dipandang sebagai pencapaian teknis, melainkan harus menjadi energi baru untuk memberikan pelayanan yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Saat ini tidak cukup kita hanya meraih WTP. Lebih dari itu, saya minta jajaran Kemenag untuk melakukan kerja-kerja yang berdampak bagi masyarakat. Program-program yang kita buat jangan sekadar seremoni, melainkan harus menghadirkan dampak nyata,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Ia juga menegaskan perlunya empati dalam merumuskan program. “Pikirkan dan laksanakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar program mercusuar,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Profesor Lukman Thahir, menyebut capaian WTP yang diperoleh Kemenag menjadi pemacu semangat untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola perguruan tinggi, termasuk pengelolaan keuangan.

“Kami terus berbenah, bahkan kita ingin ke depan perguruan tinggi ini memiliki standarisasi yang diakui internasional termasuk di dalamnya tata kelola pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara,” ucap Profesor Lukman Thahir, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa.

Pernyataan Rektor tersebut selaras dengan keberhasilan Kementerian Agama memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang disampaikan BPK RI.

Predikat WTP ini menjadi motivasi UIN Datokarama untuk melakukan peningkatan berkelanjutan, seiring dengan upaya menuju sertifikasi internasional atau ISO. Fokus perbaikan diarahkan pada penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan dan administrasi, serta memperkuat sistem pengawasan internal.

“Pencapaian ini harus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran di UIN Datokarama untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam hal tata kelola kelembagaan.

Rektor memastikan bahwa, ke depan program–program kegiatan harus sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan program prioritas Kementerian Agama di antaranya yaitu memberikan pelayanan yang lebih nyata dan bermakna bagi masyarakat.

“Asta Protas Kemenag kami tindaklanjuti dalam program – program konkret yang sejalan dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ungkap Demikian Profesor Lukman Thahir.***

Sumber : Artikel UIN Datokarama Palu